Infokaltim.id, Bontang – Persoalan banjir hingga fasilitas kesehatan menjadi bagian dari daftar kebutuhan yang hendak dicarikan dukungan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun depan. DPRD Bontang mengusulkan sekitar Rp200 miliar untuk membiayai lima program prioritas, ditambah satu program khusus penanganan stunting.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, program yang diajukan disusun berdasarkan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Infrastruktur pengendalian banjir, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting menjadi perhatian dalam usulan tersebut.
“Bantuan prioritas daerah itu yang kita usulkan ada lima kegiatan yang dianggap penting, ditambah satu kegiatan untuk stunting,” kata Andi Faizal usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kepala daerah dengan DPRD atas rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Banjir menjadi salah satu persoalan yang dinilai membutuhkan dukungan serius. Sebagai kota dengan sejumlah kawasan yang masih menghadapi persoalan genangan, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan rutin pemerintah kota.
Dukungan anggaran provinsi diharapkan dapat memperkuat penanganan persoalan tersebut, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan pembiayaan besar.
Selain banjir, pendidikan menjadi sektor lain yang masuk dalam daftar kebutuhan. DPRD Bontang mendorong dukungan untuk perbaikan sekolah maupun infrastruktur pendidikan agar kualitas layanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Kebutuhan di bidang kesehatan juga mendapat perhatian. Dukungan tidak hanya diarahkan pada pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga penguatan sarana dan prasarana rumah sakit serta puskesmas.
“Enggak jauh-jauh dari situ kebutuhan masyarakat Bontang kan? Perbaikan sekolah, kesehatannya, rumah sakitnya, puskesmasnya,” ujar Andi Faizal.
Sementara itu, penanganan stunting ditempatkan sebagai usulan tambahan secara khusus. Menurut DPRD, persoalan stunting membutuhkan intervensi yang konsisten karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penanganan jangka pendek. Dukungan lintas sektor dan kesinambungan program menjadi penting agar intervensi yang dilakukan pemerintah memberikan hasil yang lebih optimal.
Andi Faizal menegaskan, seluruh usulan tersebut masih harus melalui proses penganggaran di tingkat provinsi. Tidak ada jaminan seluruh nilai Rp200 miliar dapat langsung direalisasikan.
Namun, DPRD Bontang memastikan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan usulan akan terus diperjuangkan. Komunikasi dengan Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim menjadi bagian dari strategi agar program prioritas tersebut mendapat perhatian.
Jika terealisasi, dukungan anggaran provinsi diharapkan dapat membantu Bontang menangani sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan biaya besar. Mulai dari banjir, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga percepatan penanganan stunting.
[ayu|anl\adv dprd btg]