Infokaltim.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam menjamin ketersediaan pangan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprediksi memicu lonjakan kebutuhan pangan.
Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengingatkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih stagnan dan berisiko tertinggal tanpa adanya reformasi menyeluruh.
Menurut Sigit, metode pertanian tradisional yang masih digunakan petani di Kaltim belum mampu mengikuti kebutuhan masa depan yang terus meningkat.
“Kalau IKN berkembang pesat tapi pertanian kita tetap jalan di tempat, maka ketahanan pangan kita akan terancam,” ujarnya pada Rabu (18/6/2025).
Sigit menyoroti rendahnya minat kaum muda untuk terlibat di bidang pertanian serta keterbatasan tenaga kerja yang menguasai teknologi modern sebagai penghambat utama peningkatan produksi.
Hal ini berimbas pada kurang optimalnya pemanfaatan lahan pertanian yang ada. Ia mengusulkan langkah-langkah strategis agar sektor ini tidak semakin terpuruk.
Dengan pembangunan IKN, Kaltim diperkirakan akan mengalami pertumbuhan populasi signifikan, yang otomatis meningkatkan kebutuhan pangan secara drastis.
Namun, saat ini wilayah ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
“Swadaya pangan kita belum tercapai. Ketika jutaan penduduk mulai menetap di IKN, siapa lagi yang akan memenuhi kebutuhan mereka selain kita?” kata Sigit.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar yang dapat mengelola lahan tidur secara efisien.
Cara ini diharapkan dapat mempercepat modernisasi sektor pertanian tanpa terlalu bergantung pada sumber daya lokal yang belum memadai.
Selain masalah SDM, Sigit juga mengkritik minimnya peran swasta dalam mendukung perkembangan pertanian modern.
Dia mengajak para pengusaha di Kaltim untuk berani berinvestasi dalam teknologi dan alat-alat pertanian, khususnya pada komoditas unggulan seperti padi, cokelat, dan umbi-umbian.
“Jika pelaku usaha lokal serius, hasil pertanian kita bisa bersaing. Tapi saat ini masih kurang dukungan nyata,” ujar politisi dari PAN tersebut.
Ia menambahkan bahwa petani perlu diberikan pelatihan dan insentif agar beralih ke metode pertanian mekanis dan terintegrasi, sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Menariknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah melakukan studi banding ke Kaltim untuk mempelajari dampak IKN terhadap tata ruang dan ketahanan pangan.
Hal ini menunjukkan bahwa Kaltim dipandang strategis secara nasional, namun juga menandakan bahwa kesiapan lokal masih harus diperkuat.
“Kita harus sadar posisi kita penting, tapi tanpa persiapan matang, kita hanya akan menjadi penonton di tengah geliat pembangunan IKN,” tutup Sigit.
Kini, Kaltim menghadapi pilihan penting, bertransformasi menjadi lumbung pangan IKN atau terus bergantung pada pasokan dari luar.
Pertanian harus diangkat dari sektor pinggiran menjadi tulang punggung ketahanan pangan di masa depan.