Infokaltim.id, Samarinda- Perkembangan jaringan internet di wilayah pesisir Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami kemajuan.
Namun, kawasan terpencil seperti Pulau Maratua di Kabupaten Berau masih menghadapi kendala serius dalam hal konektivitas.
Hal tersebut menjadi perhatian utama DPRD Kaltim, khususnya Komisi III yang membawahi sektor infrastruktur dan pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah menyoroti ketimpangan akses internet di daerah kepulauan seperti Maratua yang membutuhkan penanganan lebih terencana dan sistematis.
Beberapa desa di kawasan tersebut sampai saat ini masih tergolong blank spot, tanpa akses jaringan internet sama sekali.
“Meski ada kemajuan secara umum, sejumlah titik di Maratua belum terjangkau jaringan. Ini harus jadi fokus perhatian bersama,” ujar Syarifatul.
Salah satu wilayah yang benar-benar tidak terjangkau sinyal adalah Desa Teluk Alulu di Kecamatan Maratua, yang mencerminkan rendahnya akses digital bagi masyarakat di daerah perbatasan laut ini.
Upaya memperluas jaringan internet oleh pemerintah daerah saat ini masih mengandalkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Menurut Syarifatul, sinergi ini penting namun harus didukung oleh kebijakan afirmatif yang menyasar daerah-daerah tertinggal secara nyata.
Sebagai langkah sementara, penyediaan WiFi gratis di beberapa titik dipandang sebagai solusi praktis.
Namun, untuk wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Maratua, diperlukan teknologi khusus seperti pemasangan repeater atau penguat sinyal di lokasi strategis seperti bandara dan fasilitas publik.
“Kawasan yang sulit sinyal memerlukan solusi teknis khusus, tidak bisa hanya mengandalkan perluasan jaringan daratan biasa,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Kaltim mengakui belum menetapkan jadwal pasti untuk mengatasi masalah blank spot ini.
Tetapi, Syarifatul menegaskan pihaknya akan menginisiasi dialog dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi untuk mencari langkah nyata.
“Kami ingin mengetahui hambatan teknis dan administratif yang dihadapi. Jika ada program kabupaten yang belum optimal, kami akan dorong agar provinsi bisa berperan lebih aktif,” kata Syarifatul.
Pemerataan akses internet di wilayah kepulauan menjadi bagian dari visi pembangunan inklusif Kaltim, mengingat konektivitas digital kini sudah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata lokal.