Tindak Lanjuti Masalah Tumpah Tindih Lahan Warga Muara Jawa dengan Perusahaan, Komisi I DPRD Kukar Bentuk Timsus

Infokaltim.id, Tenggarong- Jajaran Komisi I DPRD Kukar, fasilitasi penyelesaian tumpang tindih lahan warga Muara Jawa antara warga dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi disekitar wilayah tersebut

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kukar, Yohanes Badulele Da Silva. Rapat itu pun tidak hanya para wakil rakyat, namun dihadiri juga Kadis Pertanahan, Kepala BPN, Kadis ESDM Provinsi Kaltim, ESDM Kukar, Kepala DLHK, Camat Muara Jawa, Kapolsek Muara Jawa, Danramil Muara Jawa, Lurah Teluk Dalam, Pimpinan PT. Global Inti Energi, Pimpinan PT. Mandau Batu Alam, Mansur HS dan Lambo HT.

Yohanes mengatakan, agenda pertemuan rapat ini salah satu untuk memfasilitasi terkait adanya permasalahan lahan warga yang bernama Mansur HS dan Lambo HT, yang diduga melakukan kegiatan perusahaan PT. Global Inti Energi, Pimpinan PT. Mandau Batu Alam di Kec. Muara Jawa.

Dirinya menilai ada persoalan yang belum tuntas antara warga dan pihak perusahaan terkait dengan lahan tersebut.

“Dalam soal ganti rugi perusahaan terkesan tidak tepat sasaran yang mempunyai sertifikat malah belum mendapatkan ganti rugi,” ungkapnya, Senin (18/07/2022).

Melalui forum ini, kata Yohanes, pihaknya melibatkan seluruh stakeholder agar permasalahan ini secepatnya menemukan solusinya.

“Oleh sebab momen ini kita libatkan stakeholder yang ada, agar persoalan ini segera diselesaikan dengan baik,” tuturnya.

Suasana rapat yang digelar jajaran Komisi I DPRD Kukar.

Politikus PAN ini pun meminta agar penyelesaian persoalan ini memerlukan dukungan pihak terkait seusai dengan jalur aturan dan hukum yang.

“Kita butuh dukungan, cukup jalur yang benar karena aparat kepolisian, Aparat TNI, Satpol PP, dan aparat pemerintahan terkait bisa bersama-sama menemukan titik terang,” pintanya.

Yohanes menegaskan, penyelesaian persoalan ini tidak hanya berhenti dalam forum rapat ini saja, namun untuk menindaklanjuti persoalan di lapangan, pihak Komisi I DPRD Kukar bakal membentum tim khusus (timsus) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Untuk mempercepat penyelesaian komisi I DPRD akan membentuk tim khusus dengan melibatkan semua yang hadir dalam rapat itu,” ujarnya.

[Hms | Ard]