Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, seriusi untuk dorong peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
Ditambah dengan Bantuan Keuangan (Bankeu) terkait pengendalian banjir, menjadi fokus utamanya di Karang Paci.
Subandi menyebut, pengendalian banjir menjadi program prioritas dari Wali Kota Andi Harun sejak periode awal kepemimpinannya.
“Karena pengendalian banjir inikan masuk bab nomor satu. Kita mensupport alhamdulillah,” kata Subandi.
Dikatakan, Komisi III DPRD Kaltim, sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera).
“Kita RDP dengan bidang Sumber Daya Alam (SDA) provinsi, khusus menangani drainase dan aliran sungai. Itu kita usulkan juga hal ini,” terangnya.
“Saya mengusulkan agar pemerintah provinsi (Pemprov) itu membantu membuatkan folder atau kolam retensi di bagian atas,” lanjutnya.
Ide itu disampaikannya, karena pada dasarnya air yang masuk ke Kota Samarinda memang berasal dari Sungai Karang Mumus (SKM) semuanya.
“Pemkot Samarinda sudah membuat kolam retensi di Pampang, sudah mulai, dan itu data tanpungnya terbatas,” tegasnya.
Politisi PKS itu menyebutkan jika di Kutai Kartanegara (Kukar) pada bagian atas Pampang berdekatan dengan bandara bisa dimanfaatkan.
“Jadi seandainya pemprov itu bisa mensinergikan antara Pemkab Kukar dengan Pemkot Samarinda dan pemprov, bisa buat kolam retensi yang besar dan punya daya tampung yang lumyan,” jelasnya.
Sehingga menurutnya ide tersebut bisa menjadi solusi banjir di Kota Samarinda. Setidaknya, kapasitas air yang masuk ke dalam kota bisa berkurang.
Langkah ini seharusnya bisa diseriusi oleh Pemprov Katim. Sebab air kini tak hanya merendam kota, namun juga hingga ke bagian pinggir seperti Kecamatan Loa Janan Ilir.
Padahal kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kukar. Sehingga pemprov bisa mengambilalih penanganan.
“Kemarin sempat ribut, banjir di Samarinda seolah-olah dibuang ke Loa Janan. Orang Kukar marah, padahal itu air mereka sendiri kalau mau dirunut,” tegasnya.
Meski sudah diusulkan ke PUPR-Pera Kaltim, namun program tersebut sepertinya belum bisa terlaksana untuk 2026 mendatang.
Dia memastikan, usulannya sudah masuk dalam bagian usulan yang harus dipertimbangkan kembali.
“Sempat ngobrol sama pak wali juga kemarin itu, dan kita akan tinjau itu. Dan itu saran pak wai kota supaya kita mengusahakan kolan retensi di SKM,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]