Infokaltim.id, Samarinda- Polemik keterbatasan kapasitas sekolah negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah calon siswa dan daya tampung sekolah negeri menghambat upaya pemerataan pendidikan di wilayah tersebut.
“Setiap tahun, jumlah pendaftar meningkat tajam, sementara jumlah ruang dan sekolah tidak berkembang sebanding. Ini menyebabkan banyak siswa gagal melanjutkan pendidikan,” ujarnya dalam keterangan.
Menurut Sarkowi, sekolah negeri masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena dianggap lebih terjangkau dan relatif aman.
Namun, minimnya kapasitas telah membuat ribuan siswa terpaksa tertunda melanjutkan pendidikan.
Kondisi ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjalar ke wilayah-wilayah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), yang menghadapi tantangan geografis signifikan.
“Kukar sangat luas, jarak antarwilayah cukup jauh, sehingga penataan pembangunan sekolah harus berbasis pendekatan spasial, bukan sekadar pembangunan tanpa arah,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Salah satu wilayah yang dinilai strategis untuk pembangunan sekolah baru adalah Loa Tebu.
Wilayah ini dianggap bisa menjangkau sejumlah desa sekaligus dan berfungsi sebagai zona penyangga. Sayangnya, proyek ini belum berjalan karena terkendala masalah pembebasan lahan.
“Permasalahan lahan ini berulang dan menghambat pembangunan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga keterlibatan masyarakat, misalnya melalui program hibah lahan,” katanya.
Sarkowi juga menekankan bahwa kesenjangan akses pendidikan telah berdampak sosial yang signifikan.
Banyak anak dari keluarga tidak mampu terpaksa berhenti atau menunda sekolah karena tak bisa mengakses sekolah swasta yang biayanya tinggi.
“Persoalan ini menyangkut keadilan pendidikan. Jangan sampai anak-anak di daerah tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari fasilitas pendidikan,” ucapnya.
Ia pun menyerukan agar pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berdasarkan karakteristik wilayah, sehingga pembangunan sekolah dapat lebih terarah dan tepat guna.
“Kalau pemerintah serius ingin mencerdaskan generasi bangsa, akses pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk semua anak, tanpa diskriminasi,” pungkasnya.