Infokaltim.id, Samarinda– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan keseriusannya dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menekankan bahwa penanganan stunting tak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan, melainkan perlu pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan.
“Penanganan stunting bukan hanya soal intervensi gizi. Pemeriksaan tumbuh kembang anak di posyandu juga sangat penting dan perlu rutin dilakukan,” ujar Damayanti saat ditemui awak media.
Menurutnya, peran aktif orang tua dalam memantau kesehatan anak melalui layanan dasar seperti posyandu merupakan langkah awal yang sangat menentukan.
Deteksi dini terhadap potensi masalah pertumbuhan, kata Damayanti, bisa mencegah dampak jangka panjang stunting.
Minimnya kesadaran masyarakat disebut masih menjadi kendala besar. Oleh karena itu, edukasi terus digencarkan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok.
Damayanti menilai bahwa edukasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dasar.
“Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa setiap anak berhak tumbuh sehat. Hal ini bisa dimulai dari hal sederhana, seperti konsisten datang ke posyandu,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, DPRD Kaltim juga berupaya memperkuat alokasi anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang masih sulit diakses.
Meski angka stunting di Kaltim menunjukkan penurunan, tantangan tetap ada. Salah satu yang paling nyata adalah ketimpangan layanan kesehatan antara kota dan pedalaman. Damayanti menyatakan DPRD akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak di lapangan.
“Anak-anak adalah aset masa depan. Karena itu, investasi di sektor kesehatan harus dilakukan secara serius,” ujarnya.
Ia pun optimistis bahwa jika semua pihak bersinergi pemerintah, legislatif, dan masyarakat Kaltim mampu mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2025.