Infokaltim.id, Bontang- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyoroti sejumlah perubahan komponen keuangan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026. Salah satu perhatian utama adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah meningkatnya total pendapatan daerah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bontang Junaidi mengatakan, berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat 1,49 persen menjadi lebih dari Rp1,8 triliun. Namun, kenaikan tersebut belum mencerminkan penguatan kemandirian fiskal daerah.
Sebab, pada saat yang sama PAD justru mengalami penurunan 2,69 persen, dari lebih dari Rp371 miliar menjadi sekitar Rp361 miliar.
“Kenaikan pendapatan daerah belum sepenuhnya menunjukkan meningkatnya kemandirian fiskal karena kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer,” kata Junaidi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB dalam rapat kerja DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Fraksi PKB meminta Pemkot Bontang menjelaskan penyebab turunnya PAD sekaligus memaparkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
Junaidi mendorong optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan pendapatan, pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah.
Selain PAD, Fraksi PKB juga menyoroti penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dalam perubahan APBD 2026, SILPA turun dari proyeksi lebih dari Rp329 miliar menjadi sekitar Rp178 miliar atau berkurang 44,95 persen.
“Perbedaan yang cukup besar ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Tak kalah penting, Fraksi PKB mencermati penurunan belanja modal sebesar 15,71 persen. Angkanya turun dari lebih dari Rp527 miliar menjadi sekitar Rp452 miliar.
Junaidi meminta pengurangan belanja modal tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat Bontang.
Fraksi PKB juga menyoroti adanya tambahan pendanaan sebesar Rp19,2 miliar sepanjang 2026. Pemerintah diminta memastikan anggaran tersebut dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, PKB meminta Pemkot Bontang tetap menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas. Di antaranya pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, infrastruktur dasar, serta lingkungan.
Junaidi mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan dasar dan mandatory spending. Alokasi fungsi pendidikan disebut tetap berada di angka 20,61 persen, sementara infrastruktur pelayanan publik mencapai 42,04 persen.
Namun, menurutnya, pemenuhan persentase anggaran harus dibarengi hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka anggaran yang besar, tetapi membutuhkan sekolah yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang mudah, infrastruktur yang layak, lingkungan yang bersih, serta kesempatan kerja yang semakin luas,” tegasnya.
Fraksi PKB juga mengapresiasi capaian Pemkot Bontang dalam menekan tingkat pengangguran, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Junaidi menegaskan penghargaan dan capaian pemerintah tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif. Setiap capaian harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Menurutnya, perubahan APBD 2026 bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran. Momentum tersebut harus digunakan untuk memperbaiki arah pembangunan dan memastikan sisa waktu tahun anggaran berjalan dimanfaatkan secara efektif.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Fraksi PKB akhirnya menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[ayu|anl|adv dprd btg]