Infokaltim.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah di Kota Balikpapan kembali mengundang perhatian dari DPRD Kaltim.
Datang dari Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra mengungkapkan kekhawatirannya terkait jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat tiap tahun.
“Setiap tahun lulusan SMP terus bertambah, tapi kapasitas sekolah menengah tidak mengalami peningkatan signifikan. Jika dibiarkan, banyak siswa akan kesulitan melanjutkan pendidikan,” kata Nurhadi.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim sebenarnya telah berupaya membangun sekolah baru.
Namun, keterbatasan lahan yang tersedia di Balikpapan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Nurhadi meminta Pemerintah Kota Balikpapan segera menyiapkan lahan melalui mekanisme hibah agar pembangunan fasilitas pendidikan oleh provinsi dapat segera direalisasikan.
“Pemerintah provinsi sudah siap membiayai, tapi tanpa dukungan lahan dari pemerintah kota, proses ini akan sulit terlaksana,” tegasnya.
Menurut Nurhadi, permasalahan pengadaan lahan kerap menjadi alasan klasik yang menghambat kemajuan sektor pendidikan.
Dia yakin persoalan tersebut dapat diselesaikan jika ada sinergi dan kemauan politik antara pemerintah kota dan provinsi.
Sebagai solusi, Nurhadi menawarkan kerja sama pemanfaatan aset daerah, di mana pemerintah kota memberikan hak guna lahan sementara pembangunan dikerjakan oleh provinsi.
“Daripada saling tarik-menarik aset yang akhirnya mandek, lebih baik fokus pada solusi cepat. Pendidikan adalah kebutuhan penting yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal komitmen terhadap masa depan generasi muda Balikpapan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban karena perbedaan kepentingan antar lembaga. Anak-anak kita harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar,” pungkas Nurhadi.