Infokaltim.id, Samarinda – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk aplikator transportasi daring lokal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat respons positif dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebut inisiatif ini sebagai terobosan strategis yang tidak hanya menguntungkan daerah, tapi juga berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi.
Wacana tersebut mengemuka dalam rapat bersama yang membahas persoalan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Salah satu pemicunya adalah keluhan para driver terkait pendapatan yang tergerus oleh promosi dan skema potongan aplikator nasional yang dinilai tidak adil.
“Kalau ini dikelola secara profesional, bukan tidak mungkin BUMD kita bisa bersaing secara sehat. Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi juga soal keberpihakan kepada warga,” ujar Sigit.
Menurutnya, transportasi daring saat ini telah berkembang menjadi sistem layanan terpadu, yang bukan hanya mengangkut penumpang, tapi juga mendukung distribusi barang, logistik, hingga layanan UMKM.
Peluang tersebut dinilainya sangat terbuka untuk digarap oleh Perusda.
“Kalau kita punya sistem sendiri yang mampu mengantar makanan, barang, bahkan melayani distribusi logistik skala kecil, itu akan sangat membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas,” jelas politisi PAN itu.
Ia menambahkan, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu mengembangkan konsep serupa dan berhasil menerapkan tarif yang lebih berpihak pada driver serta menjalin sinergi dengan sektor layanan publik.
“BUMD punya peluang mengatur sistem secara lebih adil. Ini juga menyangkut kedaulatan data dan ekonomi digital daerah yang selama ini terlalu tergantung pada korporasi besar,” ungkapnya.
Meski begitu, Sigit mengingatkan bahwa keberhasilan aplikator lokal tidak bisa hanya ditumpukan pada kecanggihan aplikasi.
Menurutnya, pelatihan pengemudi, jaminan perlindungan kerja, dan peningkatan kualitas layanan harus menjadi bagian integral dari sistem.
“Teknologi penting, tapi tidak cukup. Harus ada perhatian serius terhadap pelatihan, etika layanan, dan perlindungan driver. Jika itu dijalankan secara menyeluruh, saya yakin masyarakat akan percaya dan menggunakan layanan ini,” tutupnya.