Infokaltim.id, Bontang– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong pemerataan pembangunan di Kota Bontang, namun menekankan agar pelaksanaannya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP, Joni Alla’padang, mewakili Ketua Fraksi PDIP Winardi dan Anggota Fraksi PDIP Maming, dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang terkait pendapat akhir Fraksi-Fraksi mengenai Raperda RPJMD 2025–2029. Rapat berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
“Pembangunan berkelanjutan harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian alam. Jangan sampai pembangunan, baik yang sudah berjalan maupun yang baru direncanakan, mengorbankan lingkungan hidup,” tegas Joni.
Ia juga menambahkan bahwa setiap lembaga dan perusahaan yang beroperasi di Bontang wajib mematuhi standar minimum lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ditetapkan pemerintah. Kehadiran industri, lanjutnya, bukan semata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan bahwa arah pembangunan Kota Taman tetap konsisten pada prinsip keberlanjutan. Menurutnya, isu lingkungan telah menjadi bagian penting dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun kota secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan,” ujar Neni.
Neni menjelaskan, sejumlah strategi telah dirumuskan untuk mewujudkan Bontang yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan. Strategi tersebut meliputi:
- Penguatan perencanaan lingkungan hidup.
- Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan usaha.
- Pelestarian keanekaragaman hayati serta perlindungan dan rehabilitasi mangrove.
- Pengendalian kualitas air, tanah, udara, dan jasa kelautan.
- Peningkatan kapasitas masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- Pemerataan akses terhadap ruang publik hijau berkualitas.
- Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Penguatan kolaborasi serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah terhadap bencana.
[RIR/ADV DPRD BONTANG]