Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Pemkot Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga, Perlu Sinergi dengan Semua Pihak

Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendorong Pemkot melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) agar terus melakukan sosialisasi hingga edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keharmonisasian dalam mempertahankan keluarga.

Sebab kata Puji, data terakhir 2021 menunjukan angka kekerasan rumah tangga dan perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Data menunjukan pada 2021 angka kekerasan pada anak dan perempuan itu mencapai 60 persen dan 45 persen, lalu terdapat 8,16 persen itu adalah pengangguran,” bebernya, Selasa (07/03/2023).

Kemudian angka perceraian diangka 32 persen dan pemberian dispensasi nikah mencapai 45,9%, hal ini menunjukan bahwa pasangan tidak siap menikah dengan segala konsekuensinya dan ini indikasi bahwa anggota keluarga kurang memahami agama, karena menikah adalah perintah tuhan.

Dari data tersebut, diungkapkan Politikus Demokrat itu bahwa ketahanan keluarga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kekerasan yang drastis. Tentu hal ini jika tidak dicegah, maka ketidakamanan dalam keluarga semakin tergerus.

Menurutnya, ketahanan keluarga adalah hal yang urgen dan sangat berpengaruh menentukan terwujudnya ketahanan nasional. Jika sebaliknya, maka ada masalah rumah tangga yang perlu diperbaiki melalui campur tangan pemerintah.

“Kalau setiap keluarga dapat menjalankan 8 fungsi keluarga seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan maka dipastikan ketahanan keluarga di daerah dan nasional akan terwujud,” bebernya.

Selain itu, setiap keluarga juga memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mengatur jarak kelahiran, kini hanya diprogram baru mencapai 16,19 persen dari pasangan usia subur yang ada dan didominasi oleh perempuan serta masih sedikit yang mengikuti Program KB.

Kendati demikian, Puji mendorong agar DPPKB untuk melakukan langkah yang startegis untuk mencegah persoalan ini harus dilakukan adalah layanan KB massal, penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas dengan sasaran 3 dimensi yaitu kesejahteraan, kemandirian dan ketentraman.

“Lalu pembentukan kelompok kegiatan masyarakat diantaranya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia, ferakan Bina Keluarga Sekolah menyediakan sekretariat dan keluarga yang berkualitas, bekerjasama dengan Kominfo,” tururnya.

Selain itu, membentuk pendamping keluarga lebih dari 300 tim yang berasal dari unsur Depan, PKK dan Kader. Program DPPK adalah berbasis data dan dalam rangka pemenuhan SPM DPPKB.

Meminta Wali Kota Samarinda Andi Harun agar persoalan ketahanan keluarga dan keluarga berkualitas bukan tugas DPPKB saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab lintas sektor diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP2PA Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan bahkan pihak swasta.

“Kita juga perlu sinergitas dari lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan tentunya juga perlu regulasi yang jelas setiap peran dari Pemerintah atau OPD terkait,” tutupnya.

[Ard | Ads]