Infokaltim.id, Bontang- Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang dalam publikasi Kota Bontang Dalam Angka 2025 menunjukkan keterbatasan lahan pertanian masih menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan.
BPS mencatat, pada 2024 Bontang hanya memiliki 37 hektare lahan sawah, dengan 97,3 persen atau sebanyak 36 hektare berada di Kecamatan Bontang Selatan. Sementara satu hektare sisanya berada di Kecamatan Bontang Barat. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2023 dan kembali diperbarui pada Mei 2024.
Selain sawah, terdapat 891 hektare lahan kebun serta 1.620 hektare ladang huma. Adapun produksi padi sawah hanya terbatas di Bontang Selatan dan Bontang Barat, dengan total luas panen 24 hektare.
Menanggapi data ini, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menilai meski lahan pertanian di Bontang sangat terbatas, tetap ada peluang untuk dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, banyak petani Bontang yang menggarap lahan di wilayah tetangga seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, namun mereka juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Bontang memang tidak punya banyak lahan pertanian, namun kita bisa mendukung petani lokal melalui fasilitas seperti pupuk, bibit, dan sarana lainnya, meski lahan mereka berada di luar kota,” ujar Andi Faiz usai rapat paripurna, Kamis (7/8/2025) malam.
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa keterbatasan lahan merupakan tantangan nyata bagi Pemkot Bontang dalam mendukung program kemandirian pangan sesuai arahan pemerintah pusat. Ia juga menyinggung kondisi Bontang yang 70 persen wilayahnya berupa lautan, dengan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan. Namun, kewenangan pengelolaan laut berada di tingkat provinsi.
“Keadaan ini menjadi tantangan kita, sama seperti masalah wilayah laut. Mayoritas masyarakat Bontang adalah nelayan, tetapi kewenangannya diambil alih provinsi,” jelasnya.
Andi Faiz menambahkan pentingnya sinergi antara Pemkot dan Pemerintah Provinsi agar bantuan bisa menjangkau seluruh petani dan nelayan Bontang. DPRD, kata dia, aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan lapangan, termasuk permintaan bantuan sarana produksi.
“Petani maupun nelayan harus membentuk kelompok agar bantuan bisa tepat sasaran. Kami di DPRD ingin memastikan semua sektor produktif mendapat dukungan yang seimbang,” pungkasnya.
[RIR/ADV DPRD BONTANG]