Infokaltim.id, Samarinda – Di balik capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang disebut tertinggi se-Kalimantan Timur, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda justru menyimpan kekhawatiran serius. Temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026), mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Samarinda masih bertumpu pada tiga sektor dominan saja seperti konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan sehingga dinilai rentan terhadap guncangan ekonomi.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan hal itu kepada wartawan usai RDP bersama Baperida, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Bapenda, BPKAD, serta OPD terkait lainnya. Ia menjelaskan, agenda siang hari itu membahas tujuan RPJMD terkait pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan tiga indikator utama: laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan PDRB per kapita.
“Laju pertumbuhan kita itu cukup besar. Se-Kaltim itu tertinggi kalau saya tidak salah. Tapi kita mau memverifikasi apakah laju pertumbuhannya ini sehat. Sehat itu artinya memang tinggi, tetapi apakah dia ditopang oleh sektor-sektor secara merata. Ternyata memang laju pertumbuhan ekonomi kita ini masih didominasi tiga sektor seperti konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan,” ungkap Abdul Rohim.
Politisi PKS dari Dapil 5 ini menjelaskan, ketimpangan kontribusi antar sektor terlihat sangat mencolok. Sektor-sektor dominan seperti konstruksi dan perdagangan besar menyumbang hingga 20-an persen terhadap PDRB, sementara sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM hanya berkontribusi di kisaran 6 hingga 7 persen. Kesenjangan yang terlalu jauh inilah yang membuat struktur ekonomi Samarinda dinilai rapuh dan tidak memiliki daya tahan yang cukup saat terjadi guncangan pada sektor-sektor andalannya.
Abdul Rohim mengingatkan pada pengalaman pahit Kalimantan Timur beberapa tahun silam, ketika ketergantungan yang terlalu besar pada sektor pertambangan berujung bencana ekonomi begitu harga batu bara jatuh. PHK masif, pengangguran, dan kemiskinan yang meningkat langsung menjadi dampak nyata yang dirasakan masyarakat se-Kalimantan Timur. Menurutnya, Samarinda tidak boleh mengulangi kesalahan serupa hanya karena terlena dengan angka pertumbuhan yang tampak membanggakan di atas kertas.
“Jangan sampai angkanya membuat kita terlena, karena ketika kita periksa lebih dalam, ternyata penopang laju pertumbuhan ini hanya 1, 2, 3 sektor saja, dan itu membuat Samarinda jadi rentan. Kalau terjadi pukulan terhadap sektor-sektor ini, kita bisa langsung down. Dulu Kaltim ditopang terlalu dominan sektor pertambangan, saat pertambangannya rontok, PHK langsung tinggi, pengangguran dan kemiskinan bertambah. Jangan sampai terulang,” tegas Abdul Rohim.
Pansus LKPJ akan menuangkan temuan ini sebagai rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Samarinda. Inti rekomendasinya adalah mendorong Pemkot untuk memperkuat kontribusi sektor-sektor lain terutama UMKM, pariwisata, pertanian, dan industri kecil — agar pertumbuhan ekonomi Samarinda ke depan tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai risiko guncangan ekonomi.
[Ary|Anl|Ads]