Infokaltim.id, Samarinda- Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim kembali menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Mahakam Ulu.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, mengusulkan agar pembangunan jalan poros yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu menjadi program prioritas dalam APBD Kaltim tahun 2026.
Dorongan ini muncul karena kondisi aksesibilitas di Mahakam Ulu yang masih sangat terbatas.
Sugiyono mengungkapkan bahwa wilayah tersebut selama ini hanya bisa diakses melalui jalur sungai dan udara, yang kurang efisien dan menimbulkan biaya tinggi.
“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan jalan ini karena masyarakat Mahakam Ulu sangat membutuhkan akses darat untuk mendukung kehidupan sehari-hari mereka,” ujar Sugiyono saat diwawancarai.
Menurutnya, proyek ini bukan hanya soal pembangunan fisik berupa jalan, melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
Dengan konektivitas darat, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Sugiyono menambahkan bahwa selama ini pembangunan cenderung terfokus di wilayah pesisir dan kota-kota besar, sehingga Mahakam Ulu kerap tertinggal dan terisolasi.
Ia menegaskan bahwa jika akses darat tidak segera dibuka, kesenjangan antarwilayah akan terus melebar.
Komisi III DPRD Kaltim pun berjanji akan mengawal pelaksanaan proyek ini dengan memastikan ketersediaan anggaran yang cukup serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Jalan Nasional.
Selain memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat, jalan poros tersebut juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Sugiyono mengingatkan bahwa pembangunan jalan ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat distribusi barang dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Lebih jauh, pembangunan jalan Kutai Barat-Mahakam Ulu juga dinilai strategis untuk mendukung integrasi wilayah jelang pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga daerah yang selama ini terisolasi dapat turut berperan dalam peta ekonomi masa depan Kaltim.
“Kita harus pastikan tidak ada wilayah yang tertinggal di era IKN. Jalan poros ini akan menjadi kunci utama untuk pemerataan dan konektivitas antarwilayah,” pungkas Sugiyono.