Infokaltim.id, Bontang- Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh sekolah negeri di Bontang. Langkah ini, menurutnya, penting agar permasalahan di sekolah dapat terdeteksi lebih cepat dan dicarikan solusi yang tepat.
“Disdik perlu menanyakan langsung ke setiap sekolah apa kendala yang mereka hadapi, sehingga bisa dirumuskan jalan keluar yang sesuai,” ujarnya usai kunjungan lapangan di salah satu SD Negeri, Jumat (8/8/2025).
Ia mencontohkan, untuk kebutuhan seragam, pemerintah telah menanggung biaya seragam utama, kecuali seragam olahraga dan batik. Namun jika masih ada kendala terkait pengadaan maupun distribusinya, maka harus segera diselesaikan. Begitu pula dengan kebutuhan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang kerap menjadi persoalan di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga menemukan adanya pungutan paguyuban sebesar Rp20 ribu per siswa. Menurut Ubayya, hal ini tidak sejalan dengan program sekolah gratis yang sudah dicanangkan pemerintah kota maupun provinsi. “Khusus iuran Rp20 ribu ini menjadi catatan bersama. Kalau sifatnya wajib, jelas bertentangan dengan konsep sekolah gratis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ubayya menekankan bahwa evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran komite atau paguyuban, melainkan memastikan agar kebijakan di sekolah tidak menambah beban orang tua siswa. “Kalau memang ada kendala, mari kita cari jalan keluarnya bersama. Jangan sampai sekolah gratis hanya jadi slogan, sementara di lapangan orang tua masih harus membayar,” ungkapnya.
Ubayya berharap persoalan seragam dan iuran paguyuban ini tidak terjadi lagi di sekolah negeri lainnya. Karena semua sekolah negeri mendapatkan program sekolah gratis, termasuk permasalahan pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
[RIR/ADV DPRD BONTANG]