Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, memberikan tanggapan terhadap kebijakan pendidikan gratis selama 12 tahun yang diwacanakan secara nasional.
Ia menilai bahwa meskipun langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, implementasinya masih menghadapi kendala serius di lapangan, terutama dalam aspek pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.
Fadly mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang mendesak agar pendidikan dari tingkat SD hingga SMA dapat diberikan tanpa biaya di seluruh Indonesia.
“Gagasan pendidikan gratis tentu layak diapresiasi, tetapi kita harus realistis. Apakah anggaran negara benar-benar mampu menjamin pelaksanaannya secara merata di semua daerah?” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa bila beban anggaran tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah, maka dikhawatirkan akan menambah tekanan fiskal pada provinsi serta kabupaten/kota, yang memiliki kemampuan anggaran berbeda-beda.
Fadly pun mengapresiasi inisiatif Gubernur Kaltim yang telah meluncurkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen luar biasa di tingkat daerah, meskipun memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil.
“Program pembiayaan penuh di Kaltim sudah menunjukkan komitmen kuat daerah terhadap pendidikan. Namun, bila skema serupa diterapkan secara nasional, saya pesimis pengelolaannya akan semulus yang dibayangkan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti nasib sekolah swasta yang bisa terdampak jika seluruh sistem pendidikan dibiayai oleh negara.
Fadly berpendapat bahwa pendidikan juga merupakan sektor jasa yang berkembang melalui kontribusi swasta, termasuk sekolah-sekolah berstandar internasional.
“Kalau semuanya ditanggung pemerintah, kita harus waspada terhadap kemungkinan terpinggirkannya sekolah swasta. Padahal, mereka selama ini telah berperan penting dalam menciptakan variasi dan pilihan bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan nasional bisa menurun jika pelaksanaannya dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman dan kompetisi sehat antarlembaga pendidikan.
“Sekolah swasta sering menawarkan kualitas yang tidak selalu tersedia di sekolah negeri. Jika sistem digratiskan tanpa evaluasi menyeluruh, kita bisa kehilangan dinamika mutu yang selama ini hadir lewat keberagaman penyelenggara pendidikan,” jelas Fadly.
Menutup pernyataannya, ia menyerukan perlunya kebijakan yang seimbang, yang tidak hanya menjamin hak pendidikan setiap warga negara.
Tetapi juga tetap memberi ruang bagi peran serta swasta dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan kompetitif.