Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Raihan Harun mengungkapkan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19.
Afif menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya kontribusi ekonomi Kaltim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan sebesar 48,4 persen dengan masih tingginya angka pengangguran dan ketimpangan sosial di wilayah tersebut.
“Meskipun Kaltim merupakan penyumbang utama ekonomi di Kalimantan, masalah pengangguran dan kesenjangan sosial belum terselesaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah pembangunan yang sedang ditempuh,” ujar Afif.
Dia menyampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024, jumlah penduduk miskin secara absolut masih mencapai 221.340 jiwa, menandakan belum meratanya pertumbuhan ekonomi.
Politisi Fraksi Geridra itu menegaskan perlunya pemerintah menjamin pemerataan akses peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim sebesar 5,14 persen masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 4,91 persen.
Hal ini menurut Afif menunjukkan bahwa daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar justru menghadapi tantangan pengangguran yang serius.
“Kita membutuhkan strategi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak,” tambahnya.
Dia juga menyoroti realisasi pendapatan daerah dari pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah” yang baru mencapai 72,2 persen dari target Rp202,4 miliar.
Afif mendorong evaluasi mendalam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kemungkinan pergantian pimpinan BUMD yang kinerjanya kurang memuaskan.
Dalam hal belanja daerah, Afif mengkritisi pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kualitas tenaga pendidik yang dinilai belum optimal.
Ia juga meminta pemerintah transparan terkait data rumah yang sudah direhabilitasi baik dari APBD maupun dana CSR perusahaan.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,597 triliun, Afif menyatakan angka ini sebagai indikator pelaksanaan belanja yang belum maksimal.
“SiLPA yang tinggi menandakan anggaran yang belum terserap dapat menghambat penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Gerindra mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal agar hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang efektif.